Beranda
Agenda
Analisis Data
Tentang Aplikasi
Daftar
Login User
Ringkasan Analisis Policy Map Indonesia
Partisipasi Legislasi
Partisipasi Pengawasan
Konfigurasi Parpol
Kelengkapan Pembahasan RUU
Filter Chart By:
Semua Nama RUU
RUU Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
RUU tentang Advokat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
RUU tentang Aparatur Sipil Negara
RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional)
RUU tentang Desa
RUU tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
RUU tentang Informasi Geospasial
RUU tentang Intelijen
RUU tentang Keantariksaan
RUU tentang Keimigrasian
RUU tentang Keinsinyuran
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RUU tentang Kepalangmerahan
RUU tentang Keperawatan
RUU tentang Kesehatan Jiwa
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan/RUU tentang Organisasi Masyarakat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
RUU tentang Pemerintahan Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat/RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi; Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara)
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan)
RUU tentang Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Praktik Psikologi (RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Disahkan 2024)
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tidak dilanjutkan 2022)
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
RUU tentang Hukum Acara Perdata
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Dalam Surpres berjudul RUU tentang Cipta Kerja) (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetnang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis.
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesiaand the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan NegaraNegara EFTA)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence))
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir))
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappereance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Filter Table By:
Semua Nama RUU
RUU Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
RUU tentang Advokat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
RUU tentang Aparatur Sipil Negara
RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional)
RUU tentang Desa
RUU tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
RUU tentang Informasi Geospasial
RUU tentang Intelijen
RUU tentang Keantariksaan
RUU tentang Keimigrasian
RUU tentang Keinsinyuran
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RUU tentang Kepalangmerahan
RUU tentang Keperawatan
RUU tentang Kesehatan Jiwa
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan/RUU tentang Organisasi Masyarakat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
RUU tentang Pemerintahan Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat/RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi; Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara)
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan)
RUU tentang Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Praktik Psikologi (RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Disahkan 2024)
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tidak dilanjutkan 2022)
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
RUU tentang Hukum Acara Perdata
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Dalam Surpres berjudul RUU tentang Cipta Kerja) (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetnang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis.
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesiaand the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan NegaraNegara EFTA)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence))
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir))
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappereance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
No.
Nama RUU
Waktu
Partisipan Detail
Status Aspirasi Terserap
Sumber
Keterangan
Filter Chart By:
Semua AKD
Komisi I
Komisi II
Komisi III
Komisi IV
Komisi V
Komisi VI
Komisi VII
Komisi VIII
Komisi IX
Komisi X
Komisi XI
Semua Isu
Komunikasi dan Informatika
Luar Negeri
Pertahanan
Pemerintah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pertanahan dan Reforma Agraria
Kepemiluan
Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pertanahan dan Reforma Agraria
Keamanan
Hak Asasi Manusia
Hukum
Hak Asasi Manusia dan Hukum
Ham dan Keamanan
Hukum, HAM dan Keamanan
Pertanian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kelautan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Infrastruktur
Transportasi
Infrastruktur dan Transportasi
Pencarian dan Pertolongan
Perdagangan
Energi
BUMN
Koperasi UKM
Standarisasi Nasional
BUMN dan Koperasi UKM
Investasi
Industri
Riset dan Inovasi
Sosial
Agama
Kebencanaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kesehatan
Ketenagakerjaan
Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Kependudukan
Audiensi
Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Pendidikan, Riset
Kebudayaan
Keolahragaan
Ekonomi/Kepariwisataan
Ekonomi/Pariwisata
Kepariwisataan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif,
Perpustakaan
Pariwisata
Pendidikan
Pendidikan Riset
Pandidikan, Riset
Keuangan
Perbankan
Keuangan dan Perbankan
Semua Agenda
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Calon Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Periode 2019-2023 (Tertutup)
Penjelasan Dirut. PT. Telkomsel, Dirut. PT. Indosat Tbk., dan Dirut PT. XL Axiata Tbk. mengenai “Langkah Strategis Operator Telekomunikasi dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari Sektor Telekomunikasi”
Penjelasan terkait Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI)
Penjelasan Dirut PT Telkomesel, Dirut PT Indosat, dan Dirut PT XL Axiata dalam rangka mendapatkan penjelasan dari para operator
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Negara Sahabat./Organisasi Internasional Sesi ke-3 (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Negara Sahabat./Organisasi Internasional Sesi ke-2 (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Negara Sahabat./Organisasi Internasional (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara Sahabat Sesi ke-4 (Tertutup)
Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap 33 (tiga puluh tiga) orang Calon Dubes LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat dan Organisasi Internasional (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara Sahabat Sesi ke-5 (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Panglima TNI (Tertutup)
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyediaan Akses Internet
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi III
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi I
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi II
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi IV
Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional
Tindak Lanjut RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen PPI Kemkominfo tanggal 19 September 2023 terkait dengan penipuan dan penyebaran konten negatif
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi I
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi II
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi III
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi VI
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi V
Mendengarkan laporan, masukan, dan tanggapan terkait Perjanjian Bilateral antar Singapura dan Indonesia tentang FIR, Extradisi, dan DCA
Program Penyediaan Akses BAKTI Kemkominfo di wilayah 3T dan Blank Spot: Pembangunan infrastruktur TIK dan ekosistem digital di Indonesia.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Membahas terkait Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Audiensi terkait Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2, dan tindak lanjut permohonan PNS non K2
Konsultasi dan Koordinasi tentang Pemekaran
Mendapatkan masukan terkait Evaluasi terhadap implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Terkait Masalah Pertanahan
Audiensi terkait Penyampaian Aspirasi
Audiensi terkait Tupoksi Anggota BPD di berbagai Daerah
Mendapatkan masukan tentang Pemekaran
Mendapatkan masukan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026
Audiensi
Konsultasi terkait Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022
Konsultasi lanjutan terkait Pilkada Aceh serentak Tahun 2022 dan Percepatan Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada
Audiensi terkait Permasalahan Pertanahan
Audiensi terkait Perangkat Desa
Membahas Perkembangan Tata Ruang (RDTR) seluruh Provinsi
Mendapat usulan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat
Laporan dan Audiensi Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2021-2027
Audiensi Terkait Pertanahan
Pembentukan DPO Provinsi Seireri
Penyampaian Profil Sejarah Pemekaran 9 (Sembilan) Desa Persiapan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau
Penyampaian Laporan Akhir Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027
Menerima Aspirasi terkait Tenaga Honorer
Pembahasan terkait permasalahan Tenaga Honorer
Pembahasan terhadap Seleksi Calon Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah serta terpenuhinya minimal 30% keterwakilan Perempuan dalam Komposisi Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah
Pembahasan Terkait Kasus Pertanahan
Konsultasi/Kordinasi terkait Aturan Pembagian Daerah Pemilihan Umum 2024
Audiensi terkait Permasalahan Tenaga non-ASN dan PPPK di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyampaian Aspirasi terkait Persoalan Mekanisme Pemberhentian Pamong Desa tanpa Rekomendasi Camat dan Siltap yang tidak memperhatikan masa kerja serta jabatan
Penyampaian Aspirasi terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024
Penyampaian aspirasi terkait perkembangan penyelesaian Non ASN di daerah oleh pemerintah tahun 2023
Penyampaian aspirasi terkait kasus pertanahan
Penyampaian aspirasi terkait Penuntasan Penempatan Guru Lolos Passing Grade Prioritas Utama
Penyampaian Aspirasi terkait Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
Menerima Pengaduan terkait Kasus Mafia Pertanahan
Terkait permasalahan aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi Kepemimpinan Kepala Daerah Jelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
Membicarakan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024
Audiensi terkait Tenaga Honorer dan Pertanahan
Penyampaian asirasi masyarakat terkait permasalahan penataan Non ASN
Mendengar Keluarga Korban Penembakan Tol Cikampek
Menerima masukan tentang pelanggaran HAM
Dugaan Penyelewangan Dana Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film
Kasus HRS dan tragedi terbunuhnya 6 (enam) laskar pengawal Ulama dan Da'i
Dugaan penembakan terhadap masyarakat sipil di Maluku Tengah
Mendengarkan pernyataan sikap Aliansi Borneo Bersatu
Uji Materil UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pelanggaran HAM di Intan Jaya 2020-2021
Pelimpahan kasus eksploitasi di 4 Pub di Maumere dan Kasus kejahatan trading illegal Binomo
Konsultasi mengenai Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit
Meminta penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Mandiri Tbk
Permasalahan aktual di Kepolisian RI
Pelanggaran kode etik Polri dan dugaan suap serta tindak pidana lainnya
Seleksi Calon Anggota Komnas HAM
Mendengarkan masukan dan pengaduan
Membahas korban investasi budidaya ternak lebah Klanceng di PT Mahakarya Berkah Madani (MDM)
Membahas informasi LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu
Membahas dugaan TPPU di Kementerian Keuangan
Membahas perlindungan hukum bagi pemilik & penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM)
Membahas pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung tahun 2021
Membahas pelanggaran kode etik Polri dan dugaan suap serta tindak pidana lainnya
Penyelesaian permasalahan pada organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Permasalahan Apartemen Graha Cempaka Mas
Realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun 2022 serta kendala yang dihadapi dan postur anggaran dan program prioritas 2023 Optimalisasi penyelematan keuangan negara di bidang tindak umum
Mendengarkan aduan Perkumpulan Pejuang Anak
Mendengarkan aduan korban mafia perbankan
Membahas Proses Seleksi Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Jabatan 2024-2029
Penyampaian aspirasi atas sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT Gorby Putra Utama
Sengketa tanah H. Makawi bin H. Abdul Halim dengan PT. Summarecon
Penyampaian aspirasi atas kasus hukum oleh Keluarga/Tim Kuasa Hukum Almarhuman Dini Sera Afriyanti
Penyampaian aspirasi dari pengacara dan keluarga almarhum Afif Maulana
Membahas Eksekusi Rumah Makan Sedjuk Bakmi dan Kopi Cilandak serta penjelasan terhadap kasus bullying siswa SMA Binus Simprug Jakarta Selatan.
Evaluasi kebijakan impor dan swasembada produk dan benih bawang putih
Membahas permasalahan impor sampah ilegal
Masukan mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Masukan mengenai permasalahan ekspor dan impor produk holtikultura
Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan; Tindak lanjut Diundangkannya Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
Masukan mengenai penggunaan dana perkebunan untuk peremajaan kelapa sawit
Membahas pembangunan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Membahas permasalahan impor dan harga kedelai
Menerima Audiensi dari Forum Penyelamat Hutan Jawa
Menerima Audiensi membahas Mekanisme dan Tata Cara Mengakses Program Pusati di Sektor Pertanian serta Dukungan Pemerintah Pusat dalam Mengembangkan Sektor Pertanian di Kabupaten Jembrana
Audiensi dengan Dapartemen Sosial, Pangan dan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor
Menerima Audiensi membahas mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Menerima audiensi untuk bberkonsultasi mengenai permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur
Menerima audiensi membahas mengenai Permasalahan Tata Niaga Garam
Menerima audiensi konsultasi untuk menambah referensi dalam pengambilan kebijakan DPRD
Menerima audiensi untuk berkonsultasi mengenai Cetak Sawah, Irigasi, dan lain-lain
Menerima audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia) membahas permasalahan yang dialami oleh Peternak Unggas Akibat Wabah Covid-19
Menerima audiensi dengan Gabungan Pelaku Usaha Peternak Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) membahas permasalahan peternakan sapi potong
Penyampaian Data Perumahan KPR dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
Regulasi TAPERA, perbankan yang berbeda-beda, mekanisme pembagian kuota rumah bersubsidi dan peran serta perbankan dalam pelaksanaan program KPR bersubsidi
Membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau
Membahas petisi yang dikeluarkan oleh Ikatan Korps Perwira Pelayaran Naga Indonesia (IKPPNI) yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan
Membahas rencana program dan kegiatan Tahun 2021 Proyeksi sampai dengan tahun 2024
Aspirasi dari Komisi III DPRD Prov. Maluku mengenai Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
Membicarakan program infrastruktur dan transportasi di Kab. Tulang Bawang Selatan
Konsultasi mengenai permasalahan banjir di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
Konsutasi terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadata (BSPS) di Kab. Kebumen, Jawa Tengah
Membahas penyelesaian hak atas tanah milik warga masyarakat Jatikarya Kota Bekasi yang digunakan untuk pembangunan tol Cimanggis - Cibitung
Membahas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
Perkenalan Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) sebagai asosiasi yang membantu Pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat
Membahas penetapan Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dnegan aplikasi
Membahas mengenai perlintasan sebidang
Audiensi terkait terjadinya banyak kecelakaan di jalan utama Parung Panjang Panjang sebagai jalan Utama Akses Mobil Pengangkut Pasir dan Batu (Truk Tambang)
Membahas Industri Properti Bidang Perumahan dan Permukiman di Indonesia
Konsultasi terkait sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Mendapatkan masukan terkait perniagaan lada dan pertimahan (Tertutup)
Mendapatkan masukan terkait isu-isu strategis nasional sektor energi dan masukan terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi
Mendapatkan masukan terkait Rekomendasi Pansus Angket Pelindo II
Pembahasan kondisi aktual terkait dampak Covid-19
Pelaksanaan Program Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait dampak Covid-19
Pembahasan mengenai kondisi aktual terkait dampak Covid-19
Penetapan Pertimbangan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2020-2023 (Tertutup)
Pemberian pertimbangan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2020-2023 (Tertutup)
Konsultasi tentang Pengembangan Industri di Kabupaten Cilacap
Pembahasan mengenai perkembangan sektor energi dan energi alternatif di Indonesia
Pembahasan mengenai penyelesaian permasalahan hak-hak eks karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Peningkatan perdagangan dalam negeri pada sektor E-Commerce
Penjelasan terhadap biaya sewa kios pedagang pasar
Masukan tentang pasokan kebutuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
Membahas mengenai pelaksaan program minyak goreng
Mendapatkan masukan dari Asosiasi/Perhimpunan terkait dengan bidangnya masing-masing
Mendapatkan masukan terhadap ketersediaan obat-obatan dalam rangka mengantisipasi Covid-19 varian Omicron
Pembahasan terkait kesiapan layanan Telemedis menghadapi ancaman kenaikan Covid 19 varian Omicron
Pembahasan terkait untuk mendapatkan masukan terhadap kondisi investasi bilateral/multilateral
Menerima pengaduan dari Asosiasi Langsung Indonesia (APLI) terkait maraknya kasus penipuan investasi yang berkedok robot trading melalui distribusi penjualan langsung/dijual secara berjenjang/member get member
Pembahasan mengenai kelangkaan Minyak Goreng
Menyampaikan aspirasi dari sisi masyarakat yang telah menjadi member terkait dengan member robot trading
Pembahasan terkait dengan kepailitan PT Kertas Leces (Persero)
Mendapatkan masukan agar Indonesia dapat memiliki Index Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien dan Transparan
Menerima audiensi masyarakat terkait dana di broker milik Member Net 89
Kepatutan investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler di Go To
Mendapatkan masukan terkait Indonesia belum memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien dan Transparan
Pembahasan mengenai rantai pasokan distribusi pupuk subsidi dan non subsidi
Pembahasan mengenai menerima Aspirasi Pengrajin Tempe Skala Menengah dan Kecil Kabupaten Bekasi
Pembahasan menerima Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) terkait Penggusuran Lahan Pertanian dan Ternak
Pembahasan Menerima Audiensi Badan Pengusahaan (BP) Batam
Masukan terhadap hambatan dan kendala dalam distribusi elpiji
Pembahasan mengenai Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama)
Pembahasan mengenai menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia terkait Rafaksi Minyak Goreng
Mendapatkan masukan agar Indonesia dapat memiliki Index Komoditas Nasiona dan Sistem Perdagangan yang efisiensi dan transparan
Menerima audiensi dari PERKOBIK terkait piutang yang belum dibayarkan oleh BUMN PT Istaka Karya selama 10 tahun lebih
Menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS)
Menerima masukan dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk
Menerima audiensi dari Aosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI)
Menerima audiensi dari Perkumpulan Pensiun Jiwasraya Pusat
Menerima audiensi dari Serikat Pekerja Indofarma
Menerima Audiensi dari Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia
Masukan terhadap Panja Perdagangan Komoditas Eksport
Masukan pakar/narasumber sesuai dengan materi pembahasan masing-masing narasumber yang disampaikan dalam Term of Reference Ketahanan Perekonomian Nasional di Tengah Krisis Ekonomi Dunia
Masukan pakar/narasumber sesuai dengan materi pembahasan masing-masing narasumber yang disampaikan dalam Term of Reference Ketahanan
Pembahasan mengenai permohonan audiensi
Pembahasan mengenai penyampaian aspirasi dari KPKM, Konsumen Meikarta terhadap Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT. Mahkota Sentosa Utama)
Produksi Lifting migas Tahun 2019; Kendala dan hambatan investasi sektor migas
Kinerja produksi blok migas; Progres eksplorasi blok migas baru dan pengembangan blok migas existing
Rencana Kerja PT Freeport Indonesia pasca divestasi; Progres pembangunan smelter
Kinerja BUMN tambang di masa pandemi Covid-19; Kontribusi BUMN tambang di masa pandemi Covid-19; Proyeksi pendapatan Pemerintah sebelum dan sesuadah akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia
Penjelasan proses integrasi LBM Eijikman dan PP IPTEK; Penjelasan perkembangan Vaksin Merah Putih; Penjelasan atas rencana produksi vaksin BUMN
Progres pembangunan smelter Mempawah
Penjelasan terkait tahapan-tahapan perubahan KK menjadi IUPK sebagai kelanjutan KK; Penjelasan terkait substansi yang diatur didalam IUPK sebagai kelanjutan KK
Pasokan Batubara untuk Industri Semen; Tata Niaga Semen
Audiensi terkait tuntutan penyelesaian dana hak ulayat Suku Sebyar
Audiensi terkait pengawasan pelaksanaan megga proyek Blok Abadi Masela Provinsi Maluku
Terkait Royalty dan Perjanjian kontrak kerjasama pertambangan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
Royalti produksi logam timah kepada daerah penghasil timah di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung
Audiensi terkait permohonan perubahan kriteria daerah penghasil dan dasar perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam migas
Audiensi terkait penyampaian keprihatinan terhadap kondisi BRIN
Audiensi terkait ekspoloitasi tambang emas di Blok Wabu Intan Jaya Provinsi Papua
Konsultasi terkait regulasi pertambangan dan LHP BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021
Audiensi terkait Hak Adat pada Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia
Audiensi terkait pertambangan illegal dan dikuasai oleh pengusaha wanita asal Surabaya
Audiensi terkait kenaikan harga BBM khususnya jenis Pertalite
Audiensi terkait perkembangan pembangunan kilang minyak di Tuban
Audiensi terkait tuntutan masa aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk mencabut izin usaha Pertambangan PT Priven Lestari
Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Audiensi membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia
Pengelolaan data kemiskinan yang Real Time dan Up to Date (Tertutup)
Masukan atas investasi keuangan haji BPKH pada Fasilitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Tertutup)
Optimalisasi Penempatan Dana Haji dan Perencanaan Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (Tertutup)
Transformasi kelembagaan IAIN Kendari menjadi UIN Sultan Qaimuddin Kendari
Masukan Pengelolaan Investasi Dana Haji di BPKH (Tertutup)
Urgensi pengaturan Revisi UU No. 24 Tahun 2007: Peran masyarakat dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana; Permasalahan dan alternatif solusinya (Tertutup)
Mendapat masukan tentang perspektif aspek historis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Tertutup)
Audiensi dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Evaluasi kinerja ketua Majelis Masyayaikh
Menerima kunjungan dan diskusi Akademik internasional dengan tema "Pancasila as a Paradigm for Socio-Cultural and Religious Development in Indonesia"
Menerima pengaduan dan memberikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Jawa Tengah
Menerima masukan atas tata kelola dan regulasi sumbangan dan filantropi agama
Menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Menerima masukan tentang kekosongan hukum atas anak korban perceraian seluruh Indonesia
Masukan terkait anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Daerah (BNPB & BNPB)
Audiensi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Audiensi dengan Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (DEMA-U UIN Jakarta)
Pengawasan perlindungan anak
Audiensi dengan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrom (POTADS)
Memberikan masukan terkait eksistensi organisasi PGMNI
Penyampaian hasil penelitian Subjective well-being dan kebijakan publik alternatif pengukuran efektivitas kebijakan
Menerima masukan tentang program bantuan pendidikan menengah universal
Menerima masukan terkait peranan Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial NAPZA
Penjelasan terkait dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan di daerah.
Audiensi terkait: Mutasi dan PHK kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Antara, dan PHK Massal di PT Indosat
Audiensi dalam rangka mendapatkan informasi serta masukan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Audiensi membahas permasalahan status kepegawaian Perawat Honor Indonesia dan Audiensi terkait Laporan Gugatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Ahli Kesehatan Masyarakat.
Kebijakan Pemerintah di bidang pre-market dan postmarket obat dan alat kesehatan di Indonesia, khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19; Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas obat dan alat kesehatan khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19; Kebijakan Pemerintah dalam melibatkan peran swasta (asosiasi) dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan, termasuk inovasi kesehatan, khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19; Dukungan dan masukan asosiasi obat dan alat kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19.
Membahas penelitian dan pengembangan obat dan vaksin Covid-19, sumber pembiayaan dan kendala yang sedang dihadapi; Penjelasan tentang perkembangan vaksin merah putih, sumber pembiayaannya dan kendala yang sedang dihadapi
Mendapat masukan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Membahas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan masukan untuk manajemen vaksinasi yang lebih baik
Persiapan Sistem Kesehatan Nasional sebagai Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Liburan Idul Fitri 1442 H/2021 M
Membahas kebijakan strategis dalam penanganan peningkatan kasus Covid-19 termasuk penanganan pasien anak dengan Covid-19; Membahas insentif tenaga kesehatan dan klaim pasien Covid-19
Penjelasan Pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK dalam masa Pandemi Covid-19; Penjelasan pengawasan atas program-program bantuan BPJS Ketenagakerjaan dalam meringankan beban pekerja/buruh korban PHK dan dirumahkan pada masa Pandemi Covid-19
Membahas perkembangan pelaksanaan program vaksinasi booster 2022, termasuk sumber pembiayaan dan rencana pelaksanaannya
Perkembangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termasuk strategi pemerintah untuk ketersediaan vaksin Covid-19; Keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi; Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
Konsultasi tentang Ketenagakerjaan (Pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan teknologi, tepat guna dan padat karya)
Audiensi terkait kasus Adelina Lisao
Audiensi terkait usulan permohonan formasi kepada Kementerian PAN dan RB
Audiensi terkait dukungan DPRD dalam Penanganan Stunting di Daerah
Audiensi Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Ausiensi terkait Judicial Review Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Audiensi Mahasiswa Magang Kampus Merdeka
Audiensi terkait konsultasi dan koordinasi terkait tenaga kesehatan dan kuota PPPK Kesehatan
Audiensi terkait D4 bidan pendidik yang terancam dibatalkan kelulusannya pada CASN Tahun 2023
Audiensi terkait Permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Audiensi terkait penolakan Tapera
Audiensi terkait masukan terhadap peraturan UU No. 17 tentang Kesehatan
Audiensi meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mencabut PP No. 21 tahun 2024 tenang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan mencabut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law
Audiensi terkait penyampaian aspirasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Penyampaian Policy Brief terkait Dukungan Penguatan Pengendalian Konsumen Produk Tembakau
Menolak Kenaikan BPJS, Menolak Omnibus Law
Menerima Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terkait terbitnya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2019 mengenai dihapusnya Ditjen PAUD dan Dikmas yang antara lain membawahi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, serta Direktorat GTK PAUD dan Dikmas
Usulan untuk Revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Revisi UU No. 12 Tahun 2005 Guru dan Dosen
Permohonan PP dan Permen sebagai payung hukum rekruitmen PPPK Tahap I dan II sebagai Honorer Kategori dan Honorer Non Kategori
Peta Kebutuhan Tenaga Kerja di Indonesia dan Regional, Pemanfaatan lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja, Masukan terhadap regulasi yang diperlukan untuk sinergi pendidikan vokasi dan dunia kerja, khususnya dalam hal kurikulum standar kompetensi dan standar lulusan, Tantangan dunia kerja dalam skala global, Peran dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pendidikan vokasi, Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang diterima/diserap oleh perusahaan
Peta Kebutuhan Tenaga Kerja di Indonesia dan Regional, Pemanfaatan lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja, Masukan terhadap regulasi yang diperlukan untuk sinergi pendidikan vokasi dan dunia kerja, Kurikulum dan potensi SMK dan Politeknik untuk memenuhi keinginan dunia usaha/industri, Kendala yang dihadapi dunia usaha/industri dalam merekrut lulusan dari pendidikan vokasi.
Penyampaian aspirasi dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
Mendengarkan aspirasi dari Walikota Ambon
Mendengarkan aspirasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta se-Sumatera Utara beserta jajarannya
Menerima aspirasi
Mendengarkan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
Permasalahan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (belajar dari rumah), Masukan dan pandangan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi Pandemi Covid-19
Masukan kebijakan keolahragaan dalam kondisi Pandemi Covid-19
Mendapat pandangan dan masukan dari organisasi pariwisata terkait kebijakan pariwisata di tengah kondisi Pandemi Covid-19
Mendapat Pandangan dan masukan dari para pengelola sarana pembelajaran berbasis IT mengenai kebijakan pendidikan dan program pendidikan terkait dampak Pandemi Covid-19
Mendapat pandangan dan masukan kebijakan pendidikan terkait dampak Pandemi Covid-19, Mendapatkan pandangan pemanfaatan penelitian perguruan tinggi terkait dengan dampak Covid-19
Pembahasan realokasi anggaran terkait Pandemi Covid-19 pada APBN TA 2020
Menerima masukan dari BMPS sebagai wadah berhimpunan Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Perguruan (Sekolah/Madrasah) swasta di seluruh Indonesia
Masukan terkait dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UMKM, Kesiapan menghadapi era new normal Bidang Pariwisata
Menerima masukan dari Lembaga dan Pakar pendidikan terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
Konsep kesiapan dan kebijakan pemerintah (Kemenparekraf/Baparekraf RI) dalam pengembangan pariwisata di masa New Normal, Kebijakan Pemda dalam rangka pemulihan pariwisata memasuki masa New Normal, Pandangan dan masukan Badan Otorita/Lembaga Pengelola Pariwisata dalam pemulihan pariwisata pada masa New Normal dan Paska Pandemi Covid-19
Permasalahan Kebijakan PPDB DKI Jakarta
Menyampaikan aspirasi terkait upaya memperjuangkan percepatan proses pembayaran tunggakan honor 2015 dan insntif/bonus
Penyampaian aspirasi
Membahas konsep peta peta jalan pendidikan 2020-2034 Kemendikbud RI dari sisi tinjauan kajian sosial dan vokasi (kebutuhan pasar kerja pada pada dunia usaha/dunia industri, Meminta saran dan masukan dari pakar untuk perbaikan pengelolaan pendidikan nasional
Kondisi, peluang dan tantangan ekonomi kreatif, Saran dan rekomendasi penguatan Ekraf di tengah pandemi maupun pasca pandemi Covid-19
Masukan dan rekomendasi pakar tentang pengembangan kebijakan dan strategi penguatan ekonomi kreatif
Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari sisi aspek kebijakan pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan (Merdeka Belajar), Isu lain yang berkaitan pembangunan pendidikan nasional
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud dan belanja masalah aspek kebijakan pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan (Merdeka Belajar) lain-lain
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI, Pandangan, kritik, dan saran terhadap peta jalan pendidikan dalam perspektif Pendidikan, Agama, Moral, Karakter, dan Budaya
Menyampaikan aspirasi terkait keberadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, Peninjauan kembali regulasi rekruitmen PPPKK Tahun 2021
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI, Pandangan kritik dan saran terhadap Peta Jalan Pendidikan dalam perspektif Pendidikan Informal/Non Formal dan Disabilitas
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, Pandangan, kritik, dan saran terhadap Peta Jalan Pendidikan dalam aspek filsafat pendidikan dan kebudayaan
Evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh selama masa Pandemi Covid-19, Membahas Hasil Penelitian Pelaksanaan PJJ selama Pandemi Covid-19, Konsep atau skema Pembelajaraan Jarak Jauh sebagai bagian dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia
Menyampaikan aspirasi dan permohonan solusi
Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari perwakilan mahasiswa dari sisi aspek pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi, Isu lain yang berkaita pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi dan kebijakan Kampus Merdeka yang merupakan turunan dari Peta Jalan Pendidikan
Membahas Kajian Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Aspek Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan,Pandangan, saran, dan masukan pakar untuk perbaikan pengelolaan Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN
Membahas kajian Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Aspek Keuangan dan Kebutuhan GTK serta persebarannya, Pandangan, saran dan masukan pakar untuk perbaikan pengelolaan Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN
Penyampaian permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Islam Swasta)
Permasalahan GTK Honorer, Masukan dan Evaluasi Proses Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN dari Pandangan Organisasi Guru, Hambatan dan Harapan Proses Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN
Basis data GTK Honorer dan Sebawan Wilayah Penugasan dan Jumlah Murid
Masukan mengenai dukungan penerapan Sport Science agar terapis olahraga di Indonesia memiliki kualitas kompetensi yang profesional dan berdaya saing
Penyampaian aspirasi terkait permasalahan GTKHNK 35+ tentang regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman tes PPPK Guru tahun 2021, Penyampaian aspirasi terkait penyelesaian Honorer K2 khusus Tenaga Teknis dan Administrasi pada persiapan pembukaan E-Formasi Tahun 2022, Konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme penggajian PPPK
Membahas sanksi World Anti-Dopping Agency (WADA)
Masukan terhadap Isu Krusial/Permasalahan Keolahragaan
Perkenalan dan penyampaian aaspirasi mengenai hasil pertemuan Forum Komunikasi Asosiasi Industri Pernikahan Indonesia
Masukan mengenai Permendikbudristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Pelaksanaan dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Peluang, Tantangan, dan Strategi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab permasalahan Perguruan Tinggi dalam menghadapi masa depan, Kendala dan permasalahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Usulan Universias Nusa Nipa menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Kajian Konsep Merdea Belajar Kampus Merdeka, Permasalahan ketenagakerjaan ekonomi dan kesiapan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), Sinergitas DU/DI dalam upaya pelaksanaan link and match pendidikan dan dunia kerja
Evaluasi Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2021
Audiensi terkait permohonan solusi permasalahan rekruitmen PPPK, Audiensi tentang berbagai permasalahan menyangkut pembelajaran bahasa daerah, Audiensi menyampaikan aspirasi untuk diangkat menjadi ASN di tempat mengabdi
Pandangan dan tanggapan terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam Perspektif Mahasiswa
RDPU/Audiensi DPR RI
RDPU Komisi X DPR RI
Menyampaikan aspirasi permohonan penundaan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diinisiasi Kemendikbudristek RI
Permohonan Dukungan atas Perubahan/Alih Status Dosen Tetap Non-PNS PTN-PTKN menjadi ASN PPPK
Audiensi untuk menyampaikan data hasil riset dan program-program yang telah dilaksanakan DIGIMIND, Audiensi terkait kesejahteraan dan perlindungan royalty hak cipta para pencipta lagu
Sinkronisasi Regulasi Kebijakan Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe, dan Kurikulum Merdeka dengan Peraturan Perundangan Pendidikan, Pandangan terhadap Kebijakan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, dan Rencana Penerapan Kurikulum Merdeka
Berdiskusi terkait penyelesaian Studi Doktoral
Berdiskusi terkait program kerja DPP HPI untuk mewujudkan UU Pramuwisata
Audiensi untuk pengajuan permohonan mendapatkan Sertifikat Pendidik bagi Guru Eks. PLPG 2016
Berdiskusi tentang berbagai permasalahan PTS di Indonesia dan penyampaian hasil Rapat Kerja Nasional ke-1 APTISI Seluruh Indonesia, Berdiskusi mengenai permasalahan PTS se-Papua dan Papua Barat, Dukungan rekomendasi dan silahturahmi Fakultas Kedokteran UNIBA
RDPU/Audiensi Komisi X DPR RI
Membahas kenaikan tarif masuk destinasi Candi Borobudur dan Taman Nasional Pulau Komodo
Diskusi dan penyampaian aspirasi terkait RUU Sisdiknas
Menyampaikan aspirasi
Penyampaian aspirasi terkait rekomendasi rapat kordinasi nasional PGRI tanggal 29 Agustus 2022 tentang RUU Sisdiknas, Penyampaian pandangan dan usulan IGI mengenai RUU Sisdiknas, Berdiskusi tentang RUU Sisdiknas serta dukungan penguatan lembaga kursus dan pelatihan, Penyampaian aspirasi poros pelajar nasional mengenai RUU Sisdiknas
Penyampaian perkembangan, tindak lanjut dan rencana program kerja 2022-2026 Badan Perfilman Indonesia (BPI)
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, Penguatan akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi (PT), Penguatan kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi (PT), Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi (PT)
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, Penguatan akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi (PT)
Berdiskusi mengenai Revisi RUU Sisdiknas Tahun 2023 dan permasalahan pendidikan di Kota Samarinda, Penyampaian rekomendasi Munas Guru Madrasah dan Rakernas PGMNI terkait Penghapusan Frasa Madrasah dalam Revisi RUU Sisdiknas, Alokasi Anggaran, Pendidikan di Madrasah, serta Kuota PPPK, ASN, dan PIP Guru Honorer Madrasah, Upaya dukungan atas kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan Kemendikbudristek RI
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, Penguatan akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Penguatan kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasa (PTS), Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Penyampaian hasil Kongres III PGNU tentang Pembangunan Manusia Indonesia, sistem pendidikan Indonesia, dan hal lainnya, Penyampaian aspirasi mengenai upaya peningkatan status pengelolaan perguruan tinggi dan PTN PPK-BLU menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)
Audiensi terkait PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Mekanisme Baru Perekrutan ASN PPPK Guru, Audiensi terkait usulan kepada Kemendikbudristek RI dan KemenPANRB tentang pengangkatan Guru Pendidik Agama Islam yang mengabdi di SD dan SMPN di Kabupaten Bogor
Kondisi dan tantangan pengelolaak akreditasi Perguruan Tinggi dan Program studi, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi
Kondisi, peluang dan tantangan lulusan Perguruan Tinggi, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi
Audiensi terkait permasalahan Tenis Meja Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum olahraga dan hukum yang berlaku di Indonesia
Menerima masukan terkait pengelolaan dan manajemen pertandingan serta perlindungan suporter di dalam undang-undang
Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, Masukan dan rekomendasi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi
Menyampaikan aspirasi terkait formasi PPPK guru bahasa Inggris di jenjang Sekolah Dasar, Menyampaikan aspirasi mengenai PPPK Kota Bandar Lampung, Audiensi tentang permasalahan Honorer yang berstatus Prioritas 1, Audiensi mengenai permasalahan pengadaan ASN PPPK Guru tahun 2022
Menerima masukan terkait usulan Ekraf sebagai Hari Besar Nasional
Penyampaian aspirasi terkait Studi S3
Penyampaian aspirasi implikasi perubahan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) menjadi Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)
Penyampaian aspirasi FABEM-SM
Pembahasan pendaftaran Kebaya sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO secara Single Nomination
Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di luar kampus utama, Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri, Masukan dan rekomendasi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi,
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya PTS di Indonesia, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi PTS
Kondisi dan tantangan daya serap lulusan Perguruan Tinggi pada Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Penguatan mutu dan daya saing Perguruan Tinggi, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi
Membahas tindak lanjut kasus tragedi Kanjuruhan
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi (pendanaan, SMD dan lulusan), Perguruan Akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi (PT), Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi (PT)
Menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan Guru Non Sertifikasi, Audiensi terkait penuntasan penempatan Guru Lolos Passing Grade Prioritas Pertama (P1) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah
Konsultasi untuk menyampaikan usulan
Kondisi literasi di Derah, Peluang, dan Tantangan, Inovasi layanan perpustakaan, Anggaran untuk literasi
Audiensi terkait dengan akan terbitnya Peraturan Mendikbudristek tentang Penjaminan Mutu
Data PISA (Programme for International Student Assessment), Penjelasan mengenai indikator penilaian, Strategi yang dapat dilakukan agar memperoleh nilai yang baik, Masukan terkait peningkatan literasi di Indonesia
Kondisi literasi digital di Indonesia, Masukan terkait kebijakan peningkatan literasi
Peluang dan tantangan literasi dan tenaga Perpustakaan di Indonesia, Dukungan Perguruan Tinggi terhadap peningkatan literasi, Peta kebutuhan dan daya serap lulusan prodi ilmu perpustakaan, Masukan dan rekomendasi kebijakan peningkatan literasi dan tenaga Perpustakaan
Penyampaian aspirasi terkait GHN 10+
Peluang dan tantangan literai dan tenaga perpustakaan di Indonesia, Dukungan toko buku dan penerbit terhadap peningkatan literasi, Masukan dan rekomendasi kebijakan peningkatan literasi, Evaluasi implementasi UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan (Kebijakan keberadaan toko buku dan program sistem informasi perbukuan Indonesia)
Menyampaikan aspirasi terkait status Geopark Danau Toba yang mendapat Raport Kuning
Penyampaian aspirasi terkait kondisi Pendidikan Agama Kristen dan Guru-Guru PAK di Indonesia
Penyampaian aspirasi terkait prgram SENA WANGI dalam upaya mempersiapkan terwujudnya Indonesia sebagai Rumah Wayang Dunia
Penyampaian masukan terkait seleksi penerimaan PPPK TAHUN 2021-2023
Penyampaian aspirasi implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan 3 dosa besar pendidikan
Konsultasi terkait Aceh sebagai Tuan Rumah pelaksanaan PON XI Tahun 2024
Pengajuan materi tentang Revolusi Pembelajaran
Penyampaian aspirasi terkait dukungan terhadap putri Hijabfluencer Indonesia 2023 yang akan melanjutkan Sesi Karantina dan Grand Final
Penyampaian aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023, Kebijakan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023 dan 2024, Penyampaian aspirasi terkait kebijakan Pendidikan Kedokteran dan Hambatan Pengadaan Dokter
Penyampaian aspirasi terkait mengenai kegiatan SPACE 6.0 Tahun 2024
Penyampaian aspirasi terkait masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Berdiskusi tentang masa depan SMK Penerbangan
Penyampaian aspirasi tentang permasalahan pendidikan
Penyampaian aspirasi tentang Kenaikan Biaya Pendidikan Tinggi
Pengelolaan pembiayaanPendidikan oleh Swasta (sumber dan komponen kebutuhan, Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada Swasta, Usulan regulasi pembiayaan pendidikan untuk swasta
Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh Swasta (Sumber dan Komponen Kebutuhan), Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada Swasta, Usulan Regulasi Pembiayaan Pendidikan untuk Swasta
Menerima aspirasi terkait permasalahan pendidikan
Pandangan dan masukan mengenai implementasi alokasi anggaran fungsi Pendidikan 20% APBN (2019-2024) untuk pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi, Pandangan dan evaluasi implementasi pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi (UKT), BOS, PAUD, BOS, PIP, KIP, BOPTN, dan lain-lain)
Evakuasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Standar Komponen Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Strategi Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagai Upaya Peningkatan Akses Pendidikan
Pandangan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan kedepan, Pandangan dan gagasan reformulasi anggaran fungsi pendidikan (alokasi sebarannya ke K/L)
Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Standar Komponen Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Strategi Pembiayaan Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Akses Pendidikan
Hasil pengamatan dan rekomendasi pemenuhan program wajib belajar, Perkembangan Judicial Review atas norma Pasa 34 ayat 3 Undang-Undang tentang Sisdiknas
Penyampaian aspirasi tentang permasalahan di berbagai daerah terkait honorer
Penjelasan mandatory Spending 20% anggaran pendidikan dalam Konstitusi dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pembahasan implementasi sebaran anggaran fungsi pendidikan di berbagai K/L, Tinjauan terhadap postur anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD
Kajian Konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh, Kajian Konsep Merdeka Belajar Episode 2 (Kampus Merdeka)
Program dan kegiatan dalam upaya pengembangan Desa Wisata dan Kampung Tematik khususnnya dalam meningkatkan SDM dan produk, Pandangan dan masukan dalam pengembangan Desa Wisata dan Kampung Tematik
Menerima aspirasi terkait akreditasi dan standarisasi keolahragaan, Audiensi terkait pelaksanaan sertifikasi tenaga keolahragaan
Penyampaian aspirasi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI)
Meminta masukan Asosiasi Emiten dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia tentang Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020
Kinerja keuangan perusahaan asuransi
Membahas persoalan perasuransian
Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Propert Test) Kantor Akuntan Publik (KAP)
Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan terhadap Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (Tertutup)
Uji kepatutan dan uji kelayakan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI Perioede 2022-2027
Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Kantor Akuntan Publik
Fit and Proper Test Calon Gubernur Bank Indonesia Periode 2023-2028
Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2028
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2023-2028
Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
Konsultasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) KAP Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2023
Audiensi mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Prasetiya Mulya
Menerima DPRD Kabupaten Simalungun terkait konsultasi dan koordinasi mengenai Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2024 dan persiapan penyusunan Rancangan APBD TA 2025
Audiensi DPP REI, DPP APERSI, dan DPP HIMPERRA dengan Komisi XI DPR RI terkait dengan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029
Menerima mahasiswa Magang Kampus Merdeka
Filter Table By:
Semua AKD
Komisi I
Komisi II
Komisi III
Komisi IV
Komisi V
Komisi VI
Komisi VII
Komisi VIII
Komisi IX
Komisi X
Komisi XI
Semua Isu
Komunikasi dan Informatika
Luar Negeri
Pertahanan
Pemerintah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pertanahan dan Reforma Agraria
Kepemiluan
Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pertanahan dan Reforma Agraria
Keamanan
Hak Asasi Manusia
Hukum
Hak Asasi Manusia dan Hukum
Ham dan Keamanan
Hukum, HAM dan Keamanan
Pertanian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kelautan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Infrastruktur
Transportasi
Infrastruktur dan Transportasi
Pencarian dan Pertolongan
Perdagangan
Energi
BUMN
Koperasi UKM
Standarisasi Nasional
BUMN dan Koperasi UKM
Investasi
Industri
Riset dan Inovasi
Sosial
Agama
Kebencanaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kesehatan
Ketenagakerjaan
Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Kependudukan
Audiensi
Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Pendidikan, Riset
Kebudayaan
Keolahragaan
Ekonomi/Kepariwisataan
Ekonomi/Pariwisata
Kepariwisataan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif,
Perpustakaan
Pariwisata
Pendidikan
Pendidikan Riset
Pandidikan, Riset
Keuangan
Perbankan
Keuangan dan Perbankan
Semua Agenda
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Calon Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Periode 2019-2023 (Tertutup)
Penjelasan Dirut. PT. Telkomsel, Dirut. PT. Indosat Tbk., dan Dirut PT. XL Axiata Tbk. mengenai “Langkah Strategis Operator Telekomunikasi dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari Sektor Telekomunikasi”
Penjelasan terkait Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI)
Penjelasan Dirut PT Telkomesel, Dirut PT Indosat, dan Dirut PT XL Axiata dalam rangka mendapatkan penjelasan dari para operator
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Negara Sahabat./Organisasi Internasional Sesi ke-3 (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Negara Sahabat./Organisasi Internasional Sesi ke-2 (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Negara Sahabat./Organisasi Internasional (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara Sahabat Sesi ke-4 (Tertutup)
Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap 33 (tiga puluh tiga) orang Calon Dubes LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat dan Organisasi Internasional (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara Sahabat Sesi ke-5 (Tertutup)
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Panglima TNI (Tertutup)
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyediaan Akses Internet
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi III
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi I
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi II
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 Sesi IV
Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional
Tindak Lanjut RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen PPI Kemkominfo tanggal 19 September 2023 terkait dengan penipuan dan penyebaran konten negatif
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi I
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi II
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi III
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi VI
Penyampaian Visi dan Misi oleh Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2024-2028 Sesi V
Mendengarkan laporan, masukan, dan tanggapan terkait Perjanjian Bilateral antar Singapura dan Indonesia tentang FIR, Extradisi, dan DCA
Program Penyediaan Akses BAKTI Kemkominfo di wilayah 3T dan Blank Spot: Pembangunan infrastruktur TIK dan ekosistem digital di Indonesia.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Membahas terkait Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Audiensi terkait Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2, dan tindak lanjut permohonan PNS non K2
Konsultasi dan Koordinasi tentang Pemekaran
Mendapatkan masukan terkait Evaluasi terhadap implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Terkait Masalah Pertanahan
Audiensi terkait Penyampaian Aspirasi
Audiensi terkait Tupoksi Anggota BPD di berbagai Daerah
Mendapatkan masukan tentang Pemekaran
Mendapatkan masukan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026
Audiensi
Konsultasi terkait Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022
Konsultasi lanjutan terkait Pilkada Aceh serentak Tahun 2022 dan Percepatan Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada
Audiensi terkait Permasalahan Pertanahan
Audiensi terkait Perangkat Desa
Membahas Perkembangan Tata Ruang (RDTR) seluruh Provinsi
Mendapat usulan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat
Laporan dan Audiensi Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2021-2027
Audiensi Terkait Pertanahan
Pembentukan DPO Provinsi Seireri
Penyampaian Profil Sejarah Pemekaran 9 (Sembilan) Desa Persiapan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau
Penyampaian Laporan Akhir Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027
Menerima Aspirasi terkait Tenaga Honorer
Pembahasan terkait permasalahan Tenaga Honorer
Pembahasan terhadap Seleksi Calon Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah serta terpenuhinya minimal 30% keterwakilan Perempuan dalam Komposisi Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah
Pembahasan Terkait Kasus Pertanahan
Konsultasi/Kordinasi terkait Aturan Pembagian Daerah Pemilihan Umum 2024
Audiensi terkait Permasalahan Tenaga non-ASN dan PPPK di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyampaian Aspirasi terkait Persoalan Mekanisme Pemberhentian Pamong Desa tanpa Rekomendasi Camat dan Siltap yang tidak memperhatikan masa kerja serta jabatan
Penyampaian Aspirasi terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024
Penyampaian aspirasi terkait perkembangan penyelesaian Non ASN di daerah oleh pemerintah tahun 2023
Penyampaian aspirasi terkait kasus pertanahan
Penyampaian aspirasi terkait Penuntasan Penempatan Guru Lolos Passing Grade Prioritas Utama
Penyampaian Aspirasi terkait Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
Menerima Pengaduan terkait Kasus Mafia Pertanahan
Terkait permasalahan aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi Kepemimpinan Kepala Daerah Jelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
Membicarakan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024
Audiensi terkait Tenaga Honorer dan Pertanahan
Penyampaian asirasi masyarakat terkait permasalahan penataan Non ASN
Mendengar Keluarga Korban Penembakan Tol Cikampek
Menerima masukan tentang pelanggaran HAM
Dugaan Penyelewangan Dana Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film
Kasus HRS dan tragedi terbunuhnya 6 (enam) laskar pengawal Ulama dan Da'i
Dugaan penembakan terhadap masyarakat sipil di Maluku Tengah
Mendengarkan pernyataan sikap Aliansi Borneo Bersatu
Uji Materil UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pelanggaran HAM di Intan Jaya 2020-2021
Pelimpahan kasus eksploitasi di 4 Pub di Maumere dan Kasus kejahatan trading illegal Binomo
Konsultasi mengenai Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit
Meminta penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Mandiri Tbk
Permasalahan aktual di Kepolisian RI
Pelanggaran kode etik Polri dan dugaan suap serta tindak pidana lainnya
Seleksi Calon Anggota Komnas HAM
Mendengarkan masukan dan pengaduan
Membahas korban investasi budidaya ternak lebah Klanceng di PT Mahakarya Berkah Madani (MDM)
Membahas informasi LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu
Membahas dugaan TPPU di Kementerian Keuangan
Membahas perlindungan hukum bagi pemilik & penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM)
Membahas pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung tahun 2021
Membahas pelanggaran kode etik Polri dan dugaan suap serta tindak pidana lainnya
Penyelesaian permasalahan pada organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Permasalahan Apartemen Graha Cempaka Mas
Realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun 2022 serta kendala yang dihadapi dan postur anggaran dan program prioritas 2023 Optimalisasi penyelematan keuangan negara di bidang tindak umum
Mendengarkan aduan Perkumpulan Pejuang Anak
Mendengarkan aduan korban mafia perbankan
Membahas Proses Seleksi Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Jabatan 2024-2029
Penyampaian aspirasi atas sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT Gorby Putra Utama
Sengketa tanah H. Makawi bin H. Abdul Halim dengan PT. Summarecon
Penyampaian aspirasi atas kasus hukum oleh Keluarga/Tim Kuasa Hukum Almarhuman Dini Sera Afriyanti
Penyampaian aspirasi dari pengacara dan keluarga almarhum Afif Maulana
Membahas Eksekusi Rumah Makan Sedjuk Bakmi dan Kopi Cilandak serta penjelasan terhadap kasus bullying siswa SMA Binus Simprug Jakarta Selatan.
Evaluasi kebijakan impor dan swasembada produk dan benih bawang putih
Membahas permasalahan impor sampah ilegal
Masukan mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Masukan mengenai permasalahan ekspor dan impor produk holtikultura
Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan; Tindak lanjut Diundangkannya Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
Masukan mengenai penggunaan dana perkebunan untuk peremajaan kelapa sawit
Membahas pembangunan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Membahas permasalahan impor dan harga kedelai
Menerima Audiensi dari Forum Penyelamat Hutan Jawa
Menerima Audiensi membahas Mekanisme dan Tata Cara Mengakses Program Pusati di Sektor Pertanian serta Dukungan Pemerintah Pusat dalam Mengembangkan Sektor Pertanian di Kabupaten Jembrana
Audiensi dengan Dapartemen Sosial, Pangan dan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor
Menerima Audiensi membahas mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Menerima audiensi untuk bberkonsultasi mengenai permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur
Menerima audiensi membahas mengenai Permasalahan Tata Niaga Garam
Menerima audiensi konsultasi untuk menambah referensi dalam pengambilan kebijakan DPRD
Menerima audiensi untuk berkonsultasi mengenai Cetak Sawah, Irigasi, dan lain-lain
Menerima audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia) membahas permasalahan yang dialami oleh Peternak Unggas Akibat Wabah Covid-19
Menerima audiensi dengan Gabungan Pelaku Usaha Peternak Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) membahas permasalahan peternakan sapi potong
Penyampaian Data Perumahan KPR dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
Regulasi TAPERA, perbankan yang berbeda-beda, mekanisme pembagian kuota rumah bersubsidi dan peran serta perbankan dalam pelaksanaan program KPR bersubsidi
Membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau
Membahas petisi yang dikeluarkan oleh Ikatan Korps Perwira Pelayaran Naga Indonesia (IKPPNI) yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan
Membahas rencana program dan kegiatan Tahun 2021 Proyeksi sampai dengan tahun 2024
Aspirasi dari Komisi III DPRD Prov. Maluku mengenai Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
Membicarakan program infrastruktur dan transportasi di Kab. Tulang Bawang Selatan
Konsultasi mengenai permasalahan banjir di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
Konsutasi terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadata (BSPS) di Kab. Kebumen, Jawa Tengah
Membahas penyelesaian hak atas tanah milik warga masyarakat Jatikarya Kota Bekasi yang digunakan untuk pembangunan tol Cimanggis - Cibitung
Membahas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
Perkenalan Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) sebagai asosiasi yang membantu Pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat
Membahas penetapan Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dnegan aplikasi
Membahas mengenai perlintasan sebidang
Audiensi terkait terjadinya banyak kecelakaan di jalan utama Parung Panjang Panjang sebagai jalan Utama Akses Mobil Pengangkut Pasir dan Batu (Truk Tambang)
Membahas Industri Properti Bidang Perumahan dan Permukiman di Indonesia
Konsultasi terkait sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Mendapatkan masukan terkait perniagaan lada dan pertimahan (Tertutup)
Mendapatkan masukan terkait isu-isu strategis nasional sektor energi dan masukan terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi
Mendapatkan masukan terkait Rekomendasi Pansus Angket Pelindo II
Pembahasan kondisi aktual terkait dampak Covid-19
Pelaksanaan Program Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait dampak Covid-19
Pembahasan mengenai kondisi aktual terkait dampak Covid-19
Penetapan Pertimbangan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2020-2023 (Tertutup)
Pemberian pertimbangan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2020-2023 (Tertutup)
Konsultasi tentang Pengembangan Industri di Kabupaten Cilacap
Pembahasan mengenai perkembangan sektor energi dan energi alternatif di Indonesia
Pembahasan mengenai penyelesaian permasalahan hak-hak eks karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Peningkatan perdagangan dalam negeri pada sektor E-Commerce
Penjelasan terhadap biaya sewa kios pedagang pasar
Masukan tentang pasokan kebutuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
Membahas mengenai pelaksaan program minyak goreng
Mendapatkan masukan dari Asosiasi/Perhimpunan terkait dengan bidangnya masing-masing
Mendapatkan masukan terhadap ketersediaan obat-obatan dalam rangka mengantisipasi Covid-19 varian Omicron
Pembahasan terkait kesiapan layanan Telemedis menghadapi ancaman kenaikan Covid 19 varian Omicron
Pembahasan terkait untuk mendapatkan masukan terhadap kondisi investasi bilateral/multilateral
Menerima pengaduan dari Asosiasi Langsung Indonesia (APLI) terkait maraknya kasus penipuan investasi yang berkedok robot trading melalui distribusi penjualan langsung/dijual secara berjenjang/member get member
Pembahasan mengenai kelangkaan Minyak Goreng
Menyampaikan aspirasi dari sisi masyarakat yang telah menjadi member terkait dengan member robot trading
Pembahasan terkait dengan kepailitan PT Kertas Leces (Persero)
Mendapatkan masukan agar Indonesia dapat memiliki Index Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien dan Transparan
Menerima audiensi masyarakat terkait dana di broker milik Member Net 89
Kepatutan investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler di Go To
Mendapatkan masukan terkait Indonesia belum memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien dan Transparan
Pembahasan mengenai rantai pasokan distribusi pupuk subsidi dan non subsidi
Pembahasan mengenai menerima Aspirasi Pengrajin Tempe Skala Menengah dan Kecil Kabupaten Bekasi
Pembahasan menerima Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) terkait Penggusuran Lahan Pertanian dan Ternak
Pembahasan Menerima Audiensi Badan Pengusahaan (BP) Batam
Masukan terhadap hambatan dan kendala dalam distribusi elpiji
Pembahasan mengenai Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama)
Pembahasan mengenai menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia terkait Rafaksi Minyak Goreng
Mendapatkan masukan agar Indonesia dapat memiliki Index Komoditas Nasiona dan Sistem Perdagangan yang efisiensi dan transparan
Menerima audiensi dari PERKOBIK terkait piutang yang belum dibayarkan oleh BUMN PT Istaka Karya selama 10 tahun lebih
Menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS)
Menerima masukan dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk
Menerima audiensi dari Aosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI)
Menerima audiensi dari Perkumpulan Pensiun Jiwasraya Pusat
Menerima audiensi dari Serikat Pekerja Indofarma
Menerima Audiensi dari Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia
Masukan terhadap Panja Perdagangan Komoditas Eksport
Masukan pakar/narasumber sesuai dengan materi pembahasan masing-masing narasumber yang disampaikan dalam Term of Reference Ketahanan Perekonomian Nasional di Tengah Krisis Ekonomi Dunia
Masukan pakar/narasumber sesuai dengan materi pembahasan masing-masing narasumber yang disampaikan dalam Term of Reference Ketahanan
Pembahasan mengenai permohonan audiensi
Pembahasan mengenai penyampaian aspirasi dari KPKM, Konsumen Meikarta terhadap Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT. Mahkota Sentosa Utama)
Produksi Lifting migas Tahun 2019; Kendala dan hambatan investasi sektor migas
Kinerja produksi blok migas; Progres eksplorasi blok migas baru dan pengembangan blok migas existing
Rencana Kerja PT Freeport Indonesia pasca divestasi; Progres pembangunan smelter
Kinerja BUMN tambang di masa pandemi Covid-19; Kontribusi BUMN tambang di masa pandemi Covid-19; Proyeksi pendapatan Pemerintah sebelum dan sesuadah akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia
Penjelasan proses integrasi LBM Eijikman dan PP IPTEK; Penjelasan perkembangan Vaksin Merah Putih; Penjelasan atas rencana produksi vaksin BUMN
Progres pembangunan smelter Mempawah
Penjelasan terkait tahapan-tahapan perubahan KK menjadi IUPK sebagai kelanjutan KK; Penjelasan terkait substansi yang diatur didalam IUPK sebagai kelanjutan KK
Pasokan Batubara untuk Industri Semen; Tata Niaga Semen
Audiensi terkait tuntutan penyelesaian dana hak ulayat Suku Sebyar
Audiensi terkait pengawasan pelaksanaan megga proyek Blok Abadi Masela Provinsi Maluku
Terkait Royalty dan Perjanjian kontrak kerjasama pertambangan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
Royalti produksi logam timah kepada daerah penghasil timah di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung
Audiensi terkait permohonan perubahan kriteria daerah penghasil dan dasar perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam migas
Audiensi terkait penyampaian keprihatinan terhadap kondisi BRIN
Audiensi terkait ekspoloitasi tambang emas di Blok Wabu Intan Jaya Provinsi Papua
Konsultasi terkait regulasi pertambangan dan LHP BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021
Audiensi terkait Hak Adat pada Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia
Audiensi terkait pertambangan illegal dan dikuasai oleh pengusaha wanita asal Surabaya
Audiensi terkait kenaikan harga BBM khususnya jenis Pertalite
Audiensi terkait perkembangan pembangunan kilang minyak di Tuban
Audiensi terkait tuntutan masa aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk mencabut izin usaha Pertambangan PT Priven Lestari
Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Audiensi membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia
Pengelolaan data kemiskinan yang Real Time dan Up to Date (Tertutup)
Masukan atas investasi keuangan haji BPKH pada Fasilitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Tertutup)
Optimalisasi Penempatan Dana Haji dan Perencanaan Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (Tertutup)
Transformasi kelembagaan IAIN Kendari menjadi UIN Sultan Qaimuddin Kendari
Masukan Pengelolaan Investasi Dana Haji di BPKH (Tertutup)
Urgensi pengaturan Revisi UU No. 24 Tahun 2007: Peran masyarakat dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana; Permasalahan dan alternatif solusinya (Tertutup)
Mendapat masukan tentang perspektif aspek historis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Tertutup)
Audiensi dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Evaluasi kinerja ketua Majelis Masyayaikh
Menerima kunjungan dan diskusi Akademik internasional dengan tema "Pancasila as a Paradigm for Socio-Cultural and Religious Development in Indonesia"
Menerima pengaduan dan memberikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Jawa Tengah
Menerima masukan atas tata kelola dan regulasi sumbangan dan filantropi agama
Menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Menerima masukan tentang kekosongan hukum atas anak korban perceraian seluruh Indonesia
Masukan terkait anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Daerah (BNPB & BNPB)
Audiensi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Audiensi dengan Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (DEMA-U UIN Jakarta)
Pengawasan perlindungan anak
Audiensi dengan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrom (POTADS)
Memberikan masukan terkait eksistensi organisasi PGMNI
Penyampaian hasil penelitian Subjective well-being dan kebijakan publik alternatif pengukuran efektivitas kebijakan
Menerima masukan tentang program bantuan pendidikan menengah universal
Menerima masukan terkait peranan Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial NAPZA
Penjelasan terkait dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan di daerah.
Audiensi terkait: Mutasi dan PHK kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Antara, dan PHK Massal di PT Indosat
Audiensi dalam rangka mendapatkan informasi serta masukan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Audiensi membahas permasalahan status kepegawaian Perawat Honor Indonesia dan Audiensi terkait Laporan Gugatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Ahli Kesehatan Masyarakat.
Kebijakan Pemerintah di bidang pre-market dan postmarket obat dan alat kesehatan di Indonesia, khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19; Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas obat dan alat kesehatan khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19; Kebijakan Pemerintah dalam melibatkan peran swasta (asosiasi) dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan, termasuk inovasi kesehatan, khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19; Dukungan dan masukan asosiasi obat dan alat kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19.
Membahas penelitian dan pengembangan obat dan vaksin Covid-19, sumber pembiayaan dan kendala yang sedang dihadapi; Penjelasan tentang perkembangan vaksin merah putih, sumber pembiayaannya dan kendala yang sedang dihadapi
Mendapat masukan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Membahas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan masukan untuk manajemen vaksinasi yang lebih baik
Persiapan Sistem Kesehatan Nasional sebagai Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Liburan Idul Fitri 1442 H/2021 M
Membahas kebijakan strategis dalam penanganan peningkatan kasus Covid-19 termasuk penanganan pasien anak dengan Covid-19; Membahas insentif tenaga kesehatan dan klaim pasien Covid-19
Penjelasan Pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK dalam masa Pandemi Covid-19; Penjelasan pengawasan atas program-program bantuan BPJS Ketenagakerjaan dalam meringankan beban pekerja/buruh korban PHK dan dirumahkan pada masa Pandemi Covid-19
Membahas perkembangan pelaksanaan program vaksinasi booster 2022, termasuk sumber pembiayaan dan rencana pelaksanaannya
Perkembangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termasuk strategi pemerintah untuk ketersediaan vaksin Covid-19; Keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi; Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
Konsultasi tentang Ketenagakerjaan (Pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan teknologi, tepat guna dan padat karya)
Audiensi terkait kasus Adelina Lisao
Audiensi terkait usulan permohonan formasi kepada Kementerian PAN dan RB
Audiensi terkait dukungan DPRD dalam Penanganan Stunting di Daerah
Audiensi Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Ausiensi terkait Judicial Review Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Audiensi Mahasiswa Magang Kampus Merdeka
Audiensi terkait konsultasi dan koordinasi terkait tenaga kesehatan dan kuota PPPK Kesehatan
Audiensi terkait D4 bidan pendidik yang terancam dibatalkan kelulusannya pada CASN Tahun 2023
Audiensi terkait Permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Audiensi terkait penolakan Tapera
Audiensi terkait masukan terhadap peraturan UU No. 17 tentang Kesehatan
Audiensi meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mencabut PP No. 21 tahun 2024 tenang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan mencabut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law
Audiensi terkait penyampaian aspirasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Penyampaian Policy Brief terkait Dukungan Penguatan Pengendalian Konsumen Produk Tembakau
Menolak Kenaikan BPJS, Menolak Omnibus Law
Menerima Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terkait terbitnya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2019 mengenai dihapusnya Ditjen PAUD dan Dikmas yang antara lain membawahi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, serta Direktorat GTK PAUD dan Dikmas
Usulan untuk Revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Revisi UU No. 12 Tahun 2005 Guru dan Dosen
Permohonan PP dan Permen sebagai payung hukum rekruitmen PPPK Tahap I dan II sebagai Honorer Kategori dan Honorer Non Kategori
Peta Kebutuhan Tenaga Kerja di Indonesia dan Regional, Pemanfaatan lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja, Masukan terhadap regulasi yang diperlukan untuk sinergi pendidikan vokasi dan dunia kerja, khususnya dalam hal kurikulum standar kompetensi dan standar lulusan, Tantangan dunia kerja dalam skala global, Peran dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pendidikan vokasi, Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang diterima/diserap oleh perusahaan
Peta Kebutuhan Tenaga Kerja di Indonesia dan Regional, Pemanfaatan lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja, Masukan terhadap regulasi yang diperlukan untuk sinergi pendidikan vokasi dan dunia kerja, Kurikulum dan potensi SMK dan Politeknik untuk memenuhi keinginan dunia usaha/industri, Kendala yang dihadapi dunia usaha/industri dalam merekrut lulusan dari pendidikan vokasi.
Penyampaian aspirasi dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
Mendengarkan aspirasi dari Walikota Ambon
Mendengarkan aspirasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta se-Sumatera Utara beserta jajarannya
Menerima aspirasi
Mendengarkan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
Permasalahan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (belajar dari rumah), Masukan dan pandangan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi Pandemi Covid-19
Masukan kebijakan keolahragaan dalam kondisi Pandemi Covid-19
Mendapat pandangan dan masukan dari organisasi pariwisata terkait kebijakan pariwisata di tengah kondisi Pandemi Covid-19
Mendapat Pandangan dan masukan dari para pengelola sarana pembelajaran berbasis IT mengenai kebijakan pendidikan dan program pendidikan terkait dampak Pandemi Covid-19
Mendapat pandangan dan masukan kebijakan pendidikan terkait dampak Pandemi Covid-19, Mendapatkan pandangan pemanfaatan penelitian perguruan tinggi terkait dengan dampak Covid-19
Pembahasan realokasi anggaran terkait Pandemi Covid-19 pada APBN TA 2020
Menerima masukan dari BMPS sebagai wadah berhimpunan Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Perguruan (Sekolah/Madrasah) swasta di seluruh Indonesia
Masukan terkait dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UMKM, Kesiapan menghadapi era new normal Bidang Pariwisata
Menerima masukan dari Lembaga dan Pakar pendidikan terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
Konsep kesiapan dan kebijakan pemerintah (Kemenparekraf/Baparekraf RI) dalam pengembangan pariwisata di masa New Normal, Kebijakan Pemda dalam rangka pemulihan pariwisata memasuki masa New Normal, Pandangan dan masukan Badan Otorita/Lembaga Pengelola Pariwisata dalam pemulihan pariwisata pada masa New Normal dan Paska Pandemi Covid-19
Permasalahan Kebijakan PPDB DKI Jakarta
Menyampaikan aspirasi terkait upaya memperjuangkan percepatan proses pembayaran tunggakan honor 2015 dan insntif/bonus
Penyampaian aspirasi
Membahas konsep peta peta jalan pendidikan 2020-2034 Kemendikbud RI dari sisi tinjauan kajian sosial dan vokasi (kebutuhan pasar kerja pada pada dunia usaha/dunia industri, Meminta saran dan masukan dari pakar untuk perbaikan pengelolaan pendidikan nasional
Kondisi, peluang dan tantangan ekonomi kreatif, Saran dan rekomendasi penguatan Ekraf di tengah pandemi maupun pasca pandemi Covid-19
Masukan dan rekomendasi pakar tentang pengembangan kebijakan dan strategi penguatan ekonomi kreatif
Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari sisi aspek kebijakan pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan (Merdeka Belajar), Isu lain yang berkaitan pembangunan pendidikan nasional
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud dan belanja masalah aspek kebijakan pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan (Merdeka Belajar) lain-lain
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI, Pandangan, kritik, dan saran terhadap peta jalan pendidikan dalam perspektif Pendidikan, Agama, Moral, Karakter, dan Budaya
Menyampaikan aspirasi terkait keberadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, Peninjauan kembali regulasi rekruitmen PPPKK Tahun 2021
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI, Pandangan kritik dan saran terhadap Peta Jalan Pendidikan dalam perspektif Pendidikan Informal/Non Formal dan Disabilitas
Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, Pandangan, kritik, dan saran terhadap Peta Jalan Pendidikan dalam aspek filsafat pendidikan dan kebudayaan
Evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh selama masa Pandemi Covid-19, Membahas Hasil Penelitian Pelaksanaan PJJ selama Pandemi Covid-19, Konsep atau skema Pembelajaraan Jarak Jauh sebagai bagian dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia
Menyampaikan aspirasi dan permohonan solusi
Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari perwakilan mahasiswa dari sisi aspek pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi, Isu lain yang berkaita pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi dan kebijakan Kampus Merdeka yang merupakan turunan dari Peta Jalan Pendidikan
Membahas Kajian Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Aspek Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan,Pandangan, saran, dan masukan pakar untuk perbaikan pengelolaan Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN
Membahas kajian Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Aspek Keuangan dan Kebutuhan GTK serta persebarannya, Pandangan, saran dan masukan pakar untuk perbaikan pengelolaan Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN
Penyampaian permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Islam Swasta)
Permasalahan GTK Honorer, Masukan dan Evaluasi Proses Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN dari Pandangan Organisasi Guru, Hambatan dan Harapan Proses Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN
Basis data GTK Honorer dan Sebawan Wilayah Penugasan dan Jumlah Murid
Masukan mengenai dukungan penerapan Sport Science agar terapis olahraga di Indonesia memiliki kualitas kompetensi yang profesional dan berdaya saing
Penyampaian aspirasi terkait permasalahan GTKHNK 35+ tentang regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman tes PPPK Guru tahun 2021, Penyampaian aspirasi terkait penyelesaian Honorer K2 khusus Tenaga Teknis dan Administrasi pada persiapan pembukaan E-Formasi Tahun 2022, Konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme penggajian PPPK
Membahas sanksi World Anti-Dopping Agency (WADA)
Masukan terhadap Isu Krusial/Permasalahan Keolahragaan
Perkenalan dan penyampaian aaspirasi mengenai hasil pertemuan Forum Komunikasi Asosiasi Industri Pernikahan Indonesia
Masukan mengenai Permendikbudristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Pelaksanaan dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Peluang, Tantangan, dan Strategi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab permasalahan Perguruan Tinggi dalam menghadapi masa depan, Kendala dan permasalahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Usulan Universias Nusa Nipa menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Kajian Konsep Merdea Belajar Kampus Merdeka, Permasalahan ketenagakerjaan ekonomi dan kesiapan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), Sinergitas DU/DI dalam upaya pelaksanaan link and match pendidikan dan dunia kerja
Evaluasi Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2021
Audiensi terkait permohonan solusi permasalahan rekruitmen PPPK, Audiensi tentang berbagai permasalahan menyangkut pembelajaran bahasa daerah, Audiensi menyampaikan aspirasi untuk diangkat menjadi ASN di tempat mengabdi
Pandangan dan tanggapan terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam Perspektif Mahasiswa
RDPU/Audiensi DPR RI
RDPU Komisi X DPR RI
Menyampaikan aspirasi permohonan penundaan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diinisiasi Kemendikbudristek RI
Permohonan Dukungan atas Perubahan/Alih Status Dosen Tetap Non-PNS PTN-PTKN menjadi ASN PPPK
Audiensi untuk menyampaikan data hasil riset dan program-program yang telah dilaksanakan DIGIMIND, Audiensi terkait kesejahteraan dan perlindungan royalty hak cipta para pencipta lagu
Sinkronisasi Regulasi Kebijakan Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe, dan Kurikulum Merdeka dengan Peraturan Perundangan Pendidikan, Pandangan terhadap Kebijakan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, dan Rencana Penerapan Kurikulum Merdeka
Berdiskusi terkait penyelesaian Studi Doktoral
Berdiskusi terkait program kerja DPP HPI untuk mewujudkan UU Pramuwisata
Audiensi untuk pengajuan permohonan mendapatkan Sertifikat Pendidik bagi Guru Eks. PLPG 2016
Berdiskusi tentang berbagai permasalahan PTS di Indonesia dan penyampaian hasil Rapat Kerja Nasional ke-1 APTISI Seluruh Indonesia, Berdiskusi mengenai permasalahan PTS se-Papua dan Papua Barat, Dukungan rekomendasi dan silahturahmi Fakultas Kedokteran UNIBA
RDPU/Audiensi Komisi X DPR RI
Membahas kenaikan tarif masuk destinasi Candi Borobudur dan Taman Nasional Pulau Komodo
Diskusi dan penyampaian aspirasi terkait RUU Sisdiknas
Menyampaikan aspirasi
Penyampaian aspirasi terkait rekomendasi rapat kordinasi nasional PGRI tanggal 29 Agustus 2022 tentang RUU Sisdiknas, Penyampaian pandangan dan usulan IGI mengenai RUU Sisdiknas, Berdiskusi tentang RUU Sisdiknas serta dukungan penguatan lembaga kursus dan pelatihan, Penyampaian aspirasi poros pelajar nasional mengenai RUU Sisdiknas
Penyampaian perkembangan, tindak lanjut dan rencana program kerja 2022-2026 Badan Perfilman Indonesia (BPI)
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, Penguatan akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi (PT), Penguatan kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi (PT), Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi (PT)
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, Penguatan akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi (PT)
Berdiskusi mengenai Revisi RUU Sisdiknas Tahun 2023 dan permasalahan pendidikan di Kota Samarinda, Penyampaian rekomendasi Munas Guru Madrasah dan Rakernas PGMNI terkait Penghapusan Frasa Madrasah dalam Revisi RUU Sisdiknas, Alokasi Anggaran, Pendidikan di Madrasah, serta Kuota PPPK, ASN, dan PIP Guru Honorer Madrasah, Upaya dukungan atas kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan Kemendikbudristek RI
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, Penguatan akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Penguatan kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasa (PTS), Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Penyampaian hasil Kongres III PGNU tentang Pembangunan Manusia Indonesia, sistem pendidikan Indonesia, dan hal lainnya, Penyampaian aspirasi mengenai upaya peningkatan status pengelolaan perguruan tinggi dan PTN PPK-BLU menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)
Audiensi terkait PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Mekanisme Baru Perekrutan ASN PPPK Guru, Audiensi terkait usulan kepada Kemendikbudristek RI dan KemenPANRB tentang pengangkatan Guru Pendidik Agama Islam yang mengabdi di SD dan SMPN di Kabupaten Bogor
Kondisi dan tantangan pengelolaak akreditasi Perguruan Tinggi dan Program studi, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi
Kondisi, peluang dan tantangan lulusan Perguruan Tinggi, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi
Audiensi terkait permasalahan Tenis Meja Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum olahraga dan hukum yang berlaku di Indonesia
Menerima masukan terkait pengelolaan dan manajemen pertandingan serta perlindungan suporter di dalam undang-undang
Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, Masukan dan rekomendasi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi
Menyampaikan aspirasi terkait formasi PPPK guru bahasa Inggris di jenjang Sekolah Dasar, Menyampaikan aspirasi mengenai PPPK Kota Bandar Lampung, Audiensi tentang permasalahan Honorer yang berstatus Prioritas 1, Audiensi mengenai permasalahan pengadaan ASN PPPK Guru tahun 2022
Menerima masukan terkait usulan Ekraf sebagai Hari Besar Nasional
Penyampaian aspirasi terkait Studi S3
Penyampaian aspirasi implikasi perubahan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) menjadi Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)
Penyampaian aspirasi FABEM-SM
Pembahasan pendaftaran Kebaya sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO secara Single Nomination
Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di luar kampus utama, Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri, Masukan dan rekomendasi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi,
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya PTS di Indonesia, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi PTS
Kondisi dan tantangan daya serap lulusan Perguruan Tinggi pada Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Penguatan mutu dan daya saing Perguruan Tinggi, Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi
Membahas tindak lanjut kasus tragedi Kanjuruhan
Kondisi dan tantangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi (pendanaan, SMD dan lulusan), Perguruan Akses, mutu, dan daya saing Perguruan Tinggi (PT), Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi (PT)
Menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan Guru Non Sertifikasi, Audiensi terkait penuntasan penempatan Guru Lolos Passing Grade Prioritas Pertama (P1) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah
Konsultasi untuk menyampaikan usulan
Kondisi literasi di Derah, Peluang, dan Tantangan, Inovasi layanan perpustakaan, Anggaran untuk literasi
Audiensi terkait dengan akan terbitnya Peraturan Mendikbudristek tentang Penjaminan Mutu
Data PISA (Programme for International Student Assessment), Penjelasan mengenai indikator penilaian, Strategi yang dapat dilakukan agar memperoleh nilai yang baik, Masukan terkait peningkatan literasi di Indonesia
Kondisi literasi digital di Indonesia, Masukan terkait kebijakan peningkatan literasi
Peluang dan tantangan literasi dan tenaga Perpustakaan di Indonesia, Dukungan Perguruan Tinggi terhadap peningkatan literasi, Peta kebutuhan dan daya serap lulusan prodi ilmu perpustakaan, Masukan dan rekomendasi kebijakan peningkatan literasi dan tenaga Perpustakaan
Penyampaian aspirasi terkait GHN 10+
Peluang dan tantangan literai dan tenaga perpustakaan di Indonesia, Dukungan toko buku dan penerbit terhadap peningkatan literasi, Masukan dan rekomendasi kebijakan peningkatan literasi, Evaluasi implementasi UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan (Kebijakan keberadaan toko buku dan program sistem informasi perbukuan Indonesia)
Menyampaikan aspirasi terkait status Geopark Danau Toba yang mendapat Raport Kuning
Penyampaian aspirasi terkait kondisi Pendidikan Agama Kristen dan Guru-Guru PAK di Indonesia
Penyampaian aspirasi terkait prgram SENA WANGI dalam upaya mempersiapkan terwujudnya Indonesia sebagai Rumah Wayang Dunia
Penyampaian masukan terkait seleksi penerimaan PPPK TAHUN 2021-2023
Penyampaian aspirasi implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan 3 dosa besar pendidikan
Konsultasi terkait Aceh sebagai Tuan Rumah pelaksanaan PON XI Tahun 2024
Pengajuan materi tentang Revolusi Pembelajaran
Penyampaian aspirasi terkait dukungan terhadap putri Hijabfluencer Indonesia 2023 yang akan melanjutkan Sesi Karantina dan Grand Final
Penyampaian aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023, Kebijakan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023 dan 2024, Penyampaian aspirasi terkait kebijakan Pendidikan Kedokteran dan Hambatan Pengadaan Dokter
Penyampaian aspirasi terkait mengenai kegiatan SPACE 6.0 Tahun 2024
Penyampaian aspirasi terkait masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Berdiskusi tentang masa depan SMK Penerbangan
Penyampaian aspirasi tentang permasalahan pendidikan
Penyampaian aspirasi tentang Kenaikan Biaya Pendidikan Tinggi
Pengelolaan pembiayaanPendidikan oleh Swasta (sumber dan komponen kebutuhan, Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada Swasta, Usulan regulasi pembiayaan pendidikan untuk swasta
Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh Swasta (Sumber dan Komponen Kebutuhan), Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada Swasta, Usulan Regulasi Pembiayaan Pendidikan untuk Swasta
Menerima aspirasi terkait permasalahan pendidikan
Pandangan dan masukan mengenai implementasi alokasi anggaran fungsi Pendidikan 20% APBN (2019-2024) untuk pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi, Pandangan dan evaluasi implementasi pembiayaan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi (UKT), BOS, PAUD, BOS, PIP, KIP, BOPTN, dan lain-lain)
Evakuasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Standar Komponen Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Strategi Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagai Upaya Peningkatan Akses Pendidikan
Pandangan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan kedepan, Pandangan dan gagasan reformulasi anggaran fungsi pendidikan (alokasi sebarannya ke K/L)
Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Standar Komponen Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Strategi Pembiayaan Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Akses Pendidikan
Hasil pengamatan dan rekomendasi pemenuhan program wajib belajar, Perkembangan Judicial Review atas norma Pasa 34 ayat 3 Undang-Undang tentang Sisdiknas
Penyampaian aspirasi tentang permasalahan di berbagai daerah terkait honorer
Penjelasan mandatory Spending 20% anggaran pendidikan dalam Konstitusi dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pembahasan implementasi sebaran anggaran fungsi pendidikan di berbagai K/L, Tinjauan terhadap postur anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD
Kajian Konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh, Kajian Konsep Merdeka Belajar Episode 2 (Kampus Merdeka)
Program dan kegiatan dalam upaya pengembangan Desa Wisata dan Kampung Tematik khususnnya dalam meningkatkan SDM dan produk, Pandangan dan masukan dalam pengembangan Desa Wisata dan Kampung Tematik
Menerima aspirasi terkait akreditasi dan standarisasi keolahragaan, Audiensi terkait pelaksanaan sertifikasi tenaga keolahragaan
Penyampaian aspirasi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI)
Meminta masukan Asosiasi Emiten dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia tentang Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020
Kinerja keuangan perusahaan asuransi
Membahas persoalan perasuransian
Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Propert Test) Kantor Akuntan Publik (KAP)
Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan terhadap Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (Tertutup)
Uji kepatutan dan uji kelayakan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI Perioede 2022-2027
Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Kantor Akuntan Publik
Fit and Proper Test Calon Gubernur Bank Indonesia Periode 2023-2028
Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2028
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2023-2028
Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
Konsultasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) KAP Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2023
Audiensi mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Prasetiya Mulya
Menerima DPRD Kabupaten Simalungun terkait konsultasi dan koordinasi mengenai Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2024 dan persiapan penyusunan Rancangan APBD TA 2025
Audiensi DPP REI, DPP APERSI, dan DPP HIMPERRA dengan Komisi XI DPR RI terkait dengan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029
Menerima mahasiswa Magang Kampus Merdeka
No.
AKD
Agenda
Waktu
Isu
Partisipan Detail
Status Aspirasi Terserap
Sumber
Keterangan
Filter Chart By:
Semua Tahun Prolegnas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Semua Nama RUU
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
RUU tentang Akuntan Publik
RUU tentang Aparatur Sipil Negara
RUU tentang Bantuan Hukum
RUU tentang Desa
RUU tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Hortikultura
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
RUU tentang Informasi Geospasial
RUU tentang Intelijen
RUU tentang Jaminan Produk Halal
RUU tentang Keantariksaan
RUU tentang Keimigrasian
RUU tentang Keinsinyuran
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RUU tentang Kelautan
RUU tentang Keperawatan
RUU tentang Kesehatan Jiwa
RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro
RUU tentang Mata Uang
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan/RUU tentang Organisasi Masyarakat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
RUU tentang Panas Bumi
RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat/RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi; Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
RUU tentang Pengelolaan Zakat; Infaq; dan Shodaqoh
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
RUU tentang Perdagangan
RUU tentang Perindustrian (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian)
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR; DPR; DPD dan DPRD)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
RUU tentang Mahkamah Agung (RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi (RUU tentang Pendidikan Tinggi)
RUU tentang Tenaga Kesehatan
RUU tentang Veteran Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara)
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan)
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi)
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Disahkan 2024)
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tidak dilanjutkan 2022)
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
RUU tentang Ketahanan Keluarga
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen)
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Dalam Surpres berjudul RUU tentang Cipta Kerja) (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetnang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tingi Agama Bali, Pengadilan Tingi Agama Sulaersi Barat, Pengadilan Tingi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara)
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) (Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement))
RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi UndangUndang. (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan NegaraNegara EFTA)
RUU Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistancein Criminal Crime). (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Judul dalam Prolegnas : RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat)
RUU tentang Provinsi Riau (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau)
RUU tentang Provinsi Jambi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi)
RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tetnang Provinsi Nusa Tenggara Timur)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembetukan Provinsi Papua Pegunungan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Parthership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tetnang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea))
RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Pengesahan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dan Pmerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapura on the Defence Coorperation) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Defence Cooperation))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ektradisi Buronan (Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Extradition Of Fugitives))
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tetnang Provinsi Kalimantan Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali)
RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir))
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota (Term II) di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau.
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
25 (dua puluh lima) RUU Kabupaten/Kota (Term III) di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (Term V) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:
Filter Table By:
Semua Nama RUU
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
RUU tentang Akuntan Publik
RUU tentang Aparatur Sipil Negara
RUU tentang Bantuan Hukum
RUU tentang Desa
RUU tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Hortikultura
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
RUU tentang Informasi Geospasial
RUU tentang Intelijen
RUU tentang Jaminan Produk Halal
RUU tentang Keantariksaan
RUU tentang Keimigrasian
RUU tentang Keinsinyuran
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RUU tentang Kelautan
RUU tentang Keperawatan
RUU tentang Kesehatan Jiwa
RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro
RUU tentang Mata Uang
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan/RUU tentang Organisasi Masyarakat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
RUU tentang Panas Bumi
RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat/RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi; Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
RUU tentang Pengelolaan Zakat; Infaq; dan Shodaqoh
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
RUU tentang Perdagangan
RUU tentang Perindustrian (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian)
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR; DPR; DPD dan DPRD)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
RUU tentang Mahkamah Agung (RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi (RUU tentang Pendidikan Tinggi)
RUU tentang Tenaga Kesehatan
RUU tentang Veteran Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara)
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan)
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi)
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Disahkan 2024)
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tidak dilanjutkan 2022)
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
RUU tentang Ketahanan Keluarga
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen)
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Dalam Surpres berjudul RUU tentang Cipta Kerja) (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetnang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tingi Agama Bali, Pengadilan Tingi Agama Sulaersi Barat, Pengadilan Tingi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara)
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) (Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement))
RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi UndangUndang. (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan NegaraNegara EFTA)
RUU Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistancein Criminal Crime). (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Judul dalam Prolegnas : RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat)
RUU tentang Provinsi Riau (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau)
RUU tentang Provinsi Jambi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi)
RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tetnang Provinsi Nusa Tenggara Timur)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembetukan Provinsi Papua Pegunungan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Parthership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tetnang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea))
RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Pengesahan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dan Pmerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapura on the Defence Coorperation) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Defence Cooperation))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ektradisi Buronan (Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Extradition Of Fugitives))
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tetnang Provinsi Kalimantan Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali)
RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir))
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota (Term II) di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau.
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
25 (dua puluh lima) RUU Kabupaten/Kota (Term III) di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (Term V) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:
Semua Tahun Prolegnas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
No.
Tahun Prolegnas
Nama RUU
Tahapan
Keputusan Para Parpol
Sumber
Catatan
Filter Chart By:
Semua Tahun Prolegnas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Semua Nama RUU
RUU Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
RUU tentang Advokat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
RUU tentang Akuntan Publik
RUU tentang Aparatur Sipil Negara
RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional)
RUU tentang Bantuan Hukum
RUU tentang Daerah Perbatasan
RUU tentang Desa
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
RUU tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Hortikultura
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
RUU tentang Informasi Geospasial
RUU tentang Intelijen
RUU tentang Jalan (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)
RUU tentang Jaminan Produk Halal
RUU tentang Jasa Konstruksi (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi)
RUU tentang Keantariksaan
RUU tentang Kebudayaan
RUU tentang Keimigrasian
RUU tentang Keinsinyuran
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RUU tentang Kelautan
RUU tentang Kepalangmerahan
RUU tentang Keperawatan
RUU tentang Kesehatan Jiwa
RUU tentang Kesetaraan Gender
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
RUU tentang Lambang Palang Merah
RUU tentang Mata Uang
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan/RUU tentang Organisasi Masyarakat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
RUU tentang Pemerintahan Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat/RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
RUU tentang Perdagangan
RUU tentang Perindustrian (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian)
RUU tentang Perjanjian Internasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)
RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Pertanahan
RUU tentang Pertembakauan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
RUU berubah menjadi RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
RUU tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
RUU tentang Mahkamah Agung (RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi (RUU tentang Pendidikan Tinggi)
RUU tentang Tenaga Kesehatan
RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
RUU tentang Transfer Dana
RUU tentang Usaha Perasuransian (RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian)
RUU tentang Veteran Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara)
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Disahkan 2021-2022)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan)
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang Praktik Psikologi (RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
RUU tentang Ibukota Negara (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai)
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Disahkan 2024)
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tidak dilanjutkan 2022)
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual)
RUU tentang Ketahanan Keluarga
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
RUU tentang Hukum Acara Perdata
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen)
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Dalam Surpres berjudul RUU tentang Cipta Kerja) (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)
RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
RUU tentang Bahasa Daerah (Rapat Paripurna tgl 4 Juni 2024, Setuju RUU ditarik (Penarikan RUU dari Pembahasan)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tingi Agama Bali, Pengadilan Tingi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tingi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045)
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) (Kumulatif Terbuka)
RUU Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation)
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesiaand the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan NegaraNegara EFTA)
RUU Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistancein Criminal Crime). (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Judul dalam Prolegnas : RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) (UNDANG-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat)
RUU tentang Provinsi Riau (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau)
RUU tentang Provinsi Jambi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi)
RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tetnang Provinsi Nusa Tenggara Timur)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembetukan Provinsi Papua Pegunungan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Parthership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tetnang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea))
RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Pengesahan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dan Pmerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapura on the Defence Coorperation) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Defence Cooperation))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ektradisi Buronan (Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Extradition Of Fugitives))
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tetnang Provinsi Kalimantan Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali)
RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir))
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota (Term II) di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau.
27 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota (Term II) di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau.
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappereance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Utara
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
25 (dua puluh lima) RUU Kabupaten/Kota (Term III) di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (Term V) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:
28 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (Term V) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:
Filter Table By:
Semua Tahun Prolegnas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Semua Nama RUU
RUU Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
RUU tentang Advokat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
RUU tentang Akuntan Publik
RUU tentang Aparatur Sipil Negara
RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional)
RUU tentang Bantuan Hukum
RUU tentang Daerah Perbatasan
RUU tentang Desa
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
RUU tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Hortikultura
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
RUU tentang Informasi Geospasial
RUU tentang Intelijen
RUU tentang Jalan (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)
RUU tentang Jaminan Produk Halal
RUU tentang Jasa Konstruksi (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi)
RUU tentang Keantariksaan
RUU tentang Kebudayaan
RUU tentang Keimigrasian
RUU tentang Keinsinyuran
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RUU tentang Kelautan
RUU tentang Kepalangmerahan
RUU tentang Keperawatan
RUU tentang Kesehatan Jiwa
RUU tentang Kesetaraan Gender
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
RUU tentang Lambang Palang Merah
RUU tentang Mata Uang
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan/RUU tentang Organisasi Masyarakat (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
RUU tentang Pemerintahan Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat/RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
RUU tentang Perdagangan
RUU tentang Perindustrian (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian)
RUU tentang Perjanjian Internasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)
RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Pertanahan
RUU tentang Pertembakauan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
RUU berubah menjadi RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
RUU tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
RUU tentang Mahkamah Agung (RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi (RUU tentang Pendidikan Tinggi)
RUU tentang Tenaga Kesehatan
RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
RUU tentang Transfer Dana
RUU tentang Usaha Perasuransian (RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian)
RUU tentang Veteran Republik Indonesia
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara)
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Disahkan 2021-2022)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan)
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang Praktik Psikologi (RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
RUU tentang Ibukota Negara (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai)
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Disahkan 2024)
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tidak dilanjutkan 2022)
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual)
RUU tentang Ketahanan Keluarga
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
RUU tentang Hukum Acara Perdata
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen)
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Dalam Surpres berjudul RUU tentang Cipta Kerja) (Omnibus Law) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)
RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
RUU tentang Bahasa Daerah (Rapat Paripurna tgl 4 Juni 2024, Setuju RUU ditarik (Penarikan RUU dari Pembahasan)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado)
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tingi Agama Bali, Pengadilan Tingi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tingi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045)
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) (Kumulatif Terbuka)
RUU Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation)
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) (Kumulatif Terbuka)
RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesiaand the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan NegaraNegara EFTA)
RUU Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistancein Criminal Crime). (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Judul dalam Prolegnas : RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) (UNDANG-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan)
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat)
RUU tentang Provinsi Riau (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau)
RUU tentang Provinsi Jambi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi)
RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tetnang Provinsi Nusa Tenggara Timur)
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembetukan Provinsi Papua Pegunungan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Parthership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tetnang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea))
RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022)
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji Concerning Cooperation In The Field Of Defence))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Pengesahan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dan Pmerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapura on the Defence Coorperation) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Defence Cooperation))
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ektradisi Buronan (Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Extradition Of Fugitives))
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Selatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tetnang Provinsi Kalimantan Tengah)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali)
RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022)
Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir))
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota (Term II) di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau.
27 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota (Term II) di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau.
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappereance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence)
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Utara
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
25 (dua puluh lima) RUU Kabupaten/Kota (Term III) di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan
27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (Term V) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:
28 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota (Term V) di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat:
No.
Tahun Prolegnas
Nama RUU
Tanggal Rapat
Judul Rapat
Naskah Akademik
Laporan Singkat
Risalah Rapat
Catatan Rapat
Pandangan Fraksi
Bahan Materi Rapat
Daftar Inventaris Masalah
Draft RUU
Jumlah Rapat
Keterangan
